Peta Jalan Pemulihan Sawah dan Irigasi Pascabencana di Aceh

Bagaimana perkembangan penyusunan desain teknis dan konstruksi fisik di lapangan?

Hingga 5 Agustus 2026, Kementerian Pertanian mencatat bahwa penyusunan Dokumen Rancangan Teknis/Survei, Investigasi, dan Desain (DRT/SID) telah mencapai 39.409 hektare. Angka tersebut setara dengan 75 persen dari total target yang ditetapkan sebesar 52.394 hektare. Di sisi lain, realisasi konstruksi fisik baru berjalan di atas lahan seluas 16.780 hektare, atau sekitar 32 persen dari target keseluruhan. Beberapa daerah seperti Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa sebenarnya telah mencapai 100 persen penandatanganan kontrak untuk pemulihan lahan. Kendati demikian, realisasi konstruksi fisik secara kumulatif di empat wilayah tersebut masih berada di kisaran 18 persen.

Baca Juga

Gundukan Tanah di Pekarangan Rumah Warga Kutorejo Mojokerto Ternyata Kuburan Bayi Laki-Laki

Apa saja bentuk bantuan yang telah disalurkan untuk sektor pertanian dan perkebunan?

Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan benih padi pascabencana untuk area seluas 26.177 hektare dengan nilai total anggaran mencapai sekitar Rp9,67 miliar. Dari seluruh bantuan benih yang didistribusikan tersebut, aktivitas penanaman kembali telah terealisasi pada lahan seluas 10.416 hektare. Selain sektor tanaman pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran belanja tambahan sebesar Rp328,08 miliar untuk sektor perkebunan. Dana tambahan ini difokuskan untuk memulihkan lahan perkebunan seluas 15.718 hektare yang tersebar di delapan kabupaten di Aceh.

Bagaimana kemajuan perbaikan sistem irigasi dan optimalisasi lahan di tingkat daerah?

Upaya pemulihan infrastruktur air menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I mencatat realisasi penanganan tanggap darurat telah mencapai 87,42 persen. Di Kabupaten Bireuen, rehabilitasi sawah dengan kategori rusak sedang seluas 677 hektare serta optimalisasi lahan seluas 1.943 hektare telah selesai sepenuhnya. Kabupaten Aceh Barat juga melaporkan progres sekitar 75 persen untuk optimalisasi lahan sawah terdampak yang melibatkan 96 kelompok tani di delapan kecamatan. Selain itu, proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersier di 14 titik di Aceh Barat telah rampung 100 persen. Di Aceh Timur, rehabilitasi sawah tahap pertama seluas sekitar 1.770 hektare yang dikerjakan bersama TNI juga telah diselesaikan.

Baca Juga

Sengketa Yayasan Sekolah di Jakarta Selatan Terkait Utang Bank dan Penyimpanan Senjata

Kendala apa saja yang menyebabkan keterlambatan pemulihan di beberapa wilayah?

Meskipun beberapa daerah menunjukkan kemajuan signifikan, ketidakpastian administratif dan faktor alam masih menjadi tantangan di wilayah lain. Di Kabupaten Gayo Lues, penanganan sawah rusak ringan memang telah mencapai 98 persen. Namun, pemulihan untuk 1.208 hektare lahan dengan kategori rusak berat belum dapat dikerjakan sama sekali karena masih menunggu terbitnya petunjuk pelaksanaan resmi. Hambatan lain terlihat di Kota Langsa, di mana realisasi optimalisasi lahan baru menyentuh angka 16,32 persen. Sementara itu, Kabupaten Aceh Besar menghadapi tantangan ganda berupa kekeringan yang melanda sekitar 2.000 hektare sawah di 19 kecamatan. Di wilayah ini, optimalisasi lahan baru terealisasi sebesar 1.087 hektare atau 47,20 persen dari target tahap pertama yang dipatok seluas 2.303 hektare.

Kaposko Wilayah Satgas PRR Safrizal Zakaria Ali bersama Kasatgas PRR Tito Karnavian berkomitmen penuh untuk mengawal fungsi fasilitasi dan pengawasan program pemulihan ini. Penyelarasan program lintas sektor ini diharapkan dapat meminimalkan ketimpangan progres antarwilayah di Aceh. Langkah integrasi antara pemulihan DAS, perbaikan jaringan irigasi, dan rehabilitasi sawah menjadi kunci penting agar produktivitas pertanian Aceh dapat segera pulih di tengah berbagai keterbatasan regulasi dan kondisi alam yang dinamis.