Pemkab Sumenep Siapkan Lahan 7,1 Hektare di Batuan untuk Sekolah Rakyat Permanen

Secara geografis dan aksesibilitas, lahan seluas 7,1 hektare ini dinilai sangat strategis bagi para calon siswa. Posisinya tidak jauh dari akses jalan nasional utama, yaitu Jalan Trunojoyo, yang mempermudah mobilitas dari dan menuju lokasi. Karakteristik fisik lahan juga mendukung kelancaran proses konstruksi karena kondisinya yang datar, sehingga meminimalkan kebutuhan penataan lahan yang rumit. Selain itu, akses kendaraan menuju lokasi juga sudah tersedia melalui jalan desa yang sudah ada, sehingga memudahkan pengangkutan material maupun akses harian bagi para siswa dan tenaga pengajar nantinya.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Petakan Risiko Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat

Untuk merealisasikan rencana pembangunan ini, langkah-langkah administratif kini tengah dikebut oleh jajaran dinas terkait. Dokumen pengajuan untuk pembangunan fisik sekolah tersebut telah dinyatakan siap dan akan segera diantarkan langsung ke Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat yang berlokasi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta. Kepala dinas sosial bersama kepala dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten Sumenep dijadwalkan akan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta guna menyerahkan berkas-berkas penting tersebut demi memastikan proses persetujuan berjalan lancar.

Koordinasi intensif terus dibangun dengan pihak kementerian terkait agar proyek ini segera terealisasi. Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sosial, Ishaq Zubaedi Raqib, bersama Tenaga Ahli Menteri, Ahmad Rifai, turut memantau perkembangan persiapan ini. Dari pihak Pemkab Sumenep sendiri, koordinasi teknis di lapangan dikawal oleh R Erwien Hendra Laksmono selaku Kabid Linjamsos Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumenep, serta Hariyanto Effendi selaku Kabid Tata Ruang Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep. Kehadiran para pejabat teknis ini memastikan bahwa aspek tata ruang dan jaminan sosial bagi calon siswa terintegrasi dengan baik.

Guna mempercepat proses pembangunan dan meminimalkan kendala birokrasi, Ahmad Rifai menyarankan agar Pemkab Sumenep segera membentuk sekretariat bersama (Sekber) di tingkat daerah. Keberadaan Sekber ini dinilai krusial karena pembangunan Sekolah Rakyat permanen melibatkan banyak sektor. Melalui wadah koordinasi ini, komunikasi antara Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan satu pintu dan lebih cepat dalam mengambil keputusan strategis.

Baca Juga

Pendiri Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Sedih atas Temuan 996 Senjata Api di Sekolah

Pembangunan gedung permanen ini nantinya akan menjadi tempat belajar baru bagi para siswa yang saat ini terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 49 Sumenep. Selama ini, aktivitas belajar mengajar SRT 49 masih menumpang di Gedung SKB Kecamatan Batuan. Lembaga pendidikan ini telah beroperasi sejak tahun 2025 lalu dan saat ini menampung sebanyak 76 siswa yang terbagi dalam jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan adanya gedung baru yang permanen, para siswa diharapkan bisa mendapatkan fasilitas belajar yang jauh lebih representatif dan nyaman.

Langkah yang diambil Pemkab Sumenep ini juga menjadi bagian dari target nasional yang lebih besar. Berdasarkan rencana kerja yang ada, sebanyak 93 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia ditargetkan sudah siap menggunakan gedung permanen pada tahun ajaran 2026/2027 mendatang. Penyediaan lahan yang matang di Sumenep ini menjadi sinyal positif bahwa daerah siap menyambut transformasi pendidikan dasar bagi kalangan kurang mampu secara terstruktur dan berkelanjutan.