Pemerintah Pelajari Putusan MK Terkait Pemisahan Anggaran Makan Bergizi Gratis

Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara resmi dikeluarkan setelah lembaga peradilan tersebut melakukan sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Pembacaan putusan perkara ini dipimpin dan dibacakan langsung oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Sidang pembacaan putusan tersebut diselenggarakan di Gedung Mahkamah Konstitusi yang berlokasi di Jakarta pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil sidang pembacaan putusan tersebut, terdapat perintah yang sangat jelas mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang harus segera dipatuhi oleh pihak pemerintah. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama dalam pendidikan harus dipisahkan secara tegas. Dengan demikian, anggaran tersebut tidak boleh dimasukkan atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional untuk penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa proses pemisahan anggaran ini berlaku paling lambat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028. Batas waktu maksimal pelaksanaan pemisahan anggaran tersebut adalah paling lama dua tahun terhitung sejak putusan itu diucapkan oleh hakim di ruang sidang. Selain itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi juga secara resmi memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Baca Juga

Krisis Air Bersih di Lebak Akibat Penyusutan Sungai Ciberang dan Ancaman Super El Nino

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga turut memberikan kepastian hukum mengenai keberlanjutan jalannya program ini untuk jangka pendek. Hakim Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap sah dijalankan dengan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan anggaran pada tahun tersebut tidak melanggar ketentuan konstitusi negara. Oleh karena itu, program tersebut tetap dapat berjalan tanpa adanya hambatan hukum untuk periode tahun anggaran 2026 sesuai dengan undang-undang yang telah diuji materinya tersebut.

Terkait dengan putusan lembaga peradilan ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan secara langsung mengenai situasi terkini dari sisi pemerintah. Prasetyo berbicara kepada para wartawan saat dirinya sedang berada di dalam Kereta Nusantara Explorer dalam rangkaian perjalanan dari daerah Batang menuju ke ibu kota Jakarta pada hari Kamis, 30 Juli 2026. Pada saat memberikan keterangan tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa pihak pemerintah hingga saat ini belum secara resmi menerima salinan dokumen putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan jajaran pejabat terkait sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda kunjungan kerja yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga

Alasan Lengkap Rencana Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah di Indonesia

Meskipun salinan resmi dokumen putusan tersebut belum diterima secara fisik karena posisi rombongan pemerintah yang sedang berada di luar kota, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah adalah mempelajari isi dokumen putusan tersebut secara mendalam sebelum mengambil langkah-langkah lanjutan. Prasetyo juga mengingatkan kepada publik bahwa penyusunan anggaran negara tidak dilakukan secara sepihak atau berdiri sendiri oleh pihak pemerintah semata. Anggaran tersebut disusun secara bersama-sama dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, proses penyesuaian anggaran agar sepenuhnya sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan dibahas lebih lanjut bersama pihak legislatif.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap