Pembayaran DBH Rp 70 Triliun Diyakini Mampu Tuntaskan Masalah Gaji PPPK di Daerah

Tunggakan pembayaran DBH bersih senilai Rp 70 triliun ini memiliki dampak langsung pada banyak wilayah di seluruh Indonesia. Tercatat ada sebanyak 31 provinsi, 317 kabupaten, serta 83 kota yang belum menerima pembayaran penuh atau mengalami kurang bayar tersebut. Tito menegaskan bahwa penyelesaian masalah tunggakan ini tidak akan mengubah skema penganggaran gaji pegawai di daerah menjadi tanggungan langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyatakan kekhawatirannya jika muncul narasi bahwa gaji PPPK dibayarkan oleh APBN secara langsung, hal itu akan menimbulkan kesan seolah-olah seluruh beban belanja pegawai daerah ke depannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, gaji pegawai akan tetap dikelola dan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagi daerah yang kondisi APBD-nya dinilai tidak kuat, pemerintah pusat akan turun tangan membantu dengan membayarkan DBH yang tertunda agar persoalan gaji tersebut dapat segera dituntaskan.

Sementara itu, bagi daerah-daerah yang tidak memiliki hak atas kurang bayar DBH, pemerintah pusat telah menyiapkan solusi alternatif agar masalah belanja pegawai tetap dapat diselesaikan. Skema yang disiapkan adalah mekanisme penambahan atau top-up Dana Alokasi Umum (DAU). Skema bantuan tambahan DAU ini dirancang atas kolaborasi erat bersama Menteri Keuangan. Namun, penyaluran dana top-up DAU ini tidak akan diberikan secara otomatis. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah efisiensi terlebih dahulu dalam pengelolaan anggaran belanja mereka. Setelah efisiensi tersebut berhasil diimplementasikan oleh pemerintah daerah, barulah dana tambahan DAU dapat dikucurkan untuk memperkuat kapasitas belanja pegawai di wilayah terkait.

Baca Juga

Alasan Lengkap Rencana Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah di Indonesia

Terkait dengan jumlah daerah yang saat ini mengalami kesulitan dalam melakukan belanja pegawai, masih terdapat perbedaan angka antara kementerian terkait. Dalam rapat tersebut, Tito turut menyinggung pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 490 daerah yang mengalami kesulitan belanja pegawai. Di pihak lain, data internal yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu sekitar 413 daerah yang menghadapi masalah serupa. Untuk mengatasi perbedaan data ini, Kementerian Dalam Negeri telah meminta agar segera dilakukan proses rekonsiliasi data. Langkah penyelarasan ini dinilai sangat penting agar kedua kementerian memiliki acuan angka yang sama dan akurat dalam merumuskan kebijakan penyaluran anggaran ke berbagai daerah di masa mendatang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap