Pajak 20 Persen atas Offshore Trust Picu Kepanikan Konglomerat China

Siapa yang terkena dampak aturan ini dan kapan batas waktu pelaporannya?

Kewajiban ini berlaku bagi para konglomerat yang memindahkan kekayaan mereka ke skema offshore trust sejak awal 2023. Pemerintah mengharuskan mereka untuk melapor sekaligus membayar pungutan sebesar 20 persen selambat-lambatnya pada 22 Oktober, yakni 90 hari setelah kebijakan diterbitkan. Otoritas pajak setempat juga memperingatkan bahwa setiap keterlambatan dalam proses pelaporan maupun penyetoran akan dikenakan sanksi tambahan.

Baca Juga

Pemerintah Sasar Pajak Pemilik Rumah Sewaan pada 2027

Mengapa batas waktu tersebut menimbulkan kepanikan di Hong Kong dan Singapura?

Jeda waktu 90 hari dianggap sangat sempit sehingga menciptakan kepanikan, terutama di Hong Kong dan Singapura yang menjadi lokasi favorit keluarga kaya asal China dalam membentuk offshore trust. Selain dua wilayah tersebut, Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin Britania Raya juga menjadi destinasi utama penyimpanan aset. Adanya pungutan 20 persen ini membuat para miliarder terpaksa mencari dana segar, bahkan mempertimbangkan pelepasan aset secara besar-besaran demi menutupi tagihan pajak sebelum tenggat waktu berakhir.

Bagaimana pandangan para praktisi hukum terkait regulasi baru ini?

Clifford Ng, Mitra di firma hukum Zhong Lun Hong Kong, menyebutkan bahwa para klien, wali amanat, beserta penasihat mereka masih kaget dengan aturan ini. Ia menilai proses perhitungan nilai aset yang akurat dalam waktu 90 hari merupakan tantangan yang sangat berat. Di sisi lain, Chief Operating Officer sekaligus Senior Partner Dentons Rodyk Singapura, Kia Meng Loh, mengaku pihaknya menerima banyak panggilan telepon dari keluarga kaya, bank privat, perusahaan trust, hingga perusahaan asuransi. Ia memandang regulasi ini sebagai momen perubahan arah yang krusial bagi manajemen kekayaan pribadi para klien asal China.

Baca Juga

Rupiah Menguat Tiga Hari Beruntun hingga Akhir Pekan, Dolar AS Turun ke Rp17.885

Apa potensi dampaknya terhadap pasar modal?

Penerapan pajak ini dinilai berpotensi berimbas pada saham-saham perusahaan yang tercatat di Bursa Hong Kong. Xiangrong Yu dari Citigroup menyoroti bahwa banyak pendiri perusahaan asal China daratan yang menyimpan kepemilikan saham mereka lewat instrumen perwalian luar negeri. Walaupun terdapat risiko aksi jual, Analis Senior Eurasia Group Dominic Chiu memprediksi bahwa tekanan jual pada pasar hanya akan terjadi sesekali atau bersifat episodik, bukan sebuah kejatuhan pasar yang berkelanjutan.

Apa alasan pemerintah China memberlakukan pajak perwalian luar negeri secara mendadak?

Perubahan aturan pajak atas offshore trust ini sejalan dengan upaya negara untuk menggali potensi penerimaan baru. Perlambatan ekonomi telah menyebabkan anjloknya pendapatan dari sektor penjualan lahan, yang selama ini menjadi penopang utama keuangan pemerintah daerah. Sebagai tambahan, pemerintah Tiongkok juga semakin memperketat aliran modal ke luar negeri, yang salah satunya dibuktikan dengan pelarangan operasi tiga perusahaan pialang daring lintas negara pada awal tahun ini.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap