Memaksimalkan Manfaat Program Permukiman Berkelanjutan dan Bantuan Perumahan di Kota Malang

Langkah kedua yang patut diperhatikan adalah memanfaatkan kebijakan keringanan pajak daerah, khususnya terkait pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkot Malang telah menetapkan kebijakan pembebasan PBB khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Fasilitas keringanan ini secara spesifik diberikan kepada warga yang memiliki ketetapan PBB-P2 di bawah nominal Rp 30 ribu. Melalui pemahaman terhadap regulasi ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengurangi beban finansial dalam mengelola kepemilikan hunian mereka, sekaligus memastikan tempat tinggal tetap menjadi aset yang terjangkau untuk jangka panjang.

Baca Juga

Presiden Prabowo Subianto Akan Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta

Langkah ketiga adalah mengakses serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana air bersih dan fasilitas sanitasi yang telah ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan permukiman yang berkelanjutan di wilayah ini sangat didukung oleh penyediaan infrastruktur dasar yang memadai bagi setiap keluarga. Hingga saat ini, akses rumah tangga terhadap fasilitas air minum yang layak di Kota Malang telah berhasil mencapai angka 96,18 persen. Sementara itu, tingkat akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak juga mencatatkan peningkatan yang berarti hingga menyentuh angka 36,17 persen.

Langkah keempat adalah ikut serta secara aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, terutama melalui optimalisasi pengelolaan sampah di kawasan permukiman masing-masing. Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung untuk mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Malang yang pada tahun 2025 tercatat mencapai angka 64,61. Partisipasi ini dapat diwujudkan dengan mengelola limbah rumah tangga secara tepat, mengingat pada tahun 2025, sebanyak 99,02 persen timbulan sampah di Kota Malang telah berhasil dikelola. Pengelolaan lingkungan yang terintegrasi ini menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya permukiman perkotaan yang sehat.

Baca Juga

Puluhan Ribu Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih Lulus, Jumlah Unit Beroperasi Masih Terbatas

Langkah kelima adalah mendukung program penataan kawasan lingkungan untuk mengurangi area permukiman kumuh. Melalui kolaborasi antara warga dan pemerintah, luas kawasan kumuh di Kota Malang telah berhasil ditekan secara signifikan dari 0,66 hektare pada tahun 2020 menjadi hanya 0,27 hektare pada tahun 2024. Penurunan luasan kawasan kumuh ini berjalan beriringan dengan perbaikan berbagai capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025. Pada tahun tersebut, Kota Malang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga berada di angka 3,85 persen.

Dengan memahami berbagai program bantuan dan ketersediaan fasilitas dasar tersebut, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam mendukung visi pembangunan daerah ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini mengalami peningkatan menjadi 85,55 pada tahun 2025. Terlebih lagi, pemerintah pusat telah menetapkan Kota Malang sebagai salah satu dari 50 daerah prioritas nasional dalam Program Pembangunan Menuju Kota Metropolitan Tahun 2025–2029. Pemahaman warga dalam memanfaatkan ekosistem permukiman ini menjadi kunci sukses transisi menuju kota metropolitan yang berkualitas.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap