KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Terkait Kasus Izin Tinggal WNA

Kasus ini pertama kali terungkap ke publik melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 2 dan 3 Juni 2026. Dalam operasi senyap tersebut, petugas mengamankan sebanyak 18 orang. Salah satu dari pihak yang diamankan adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi, Silmy Karim, yang menyerahkan diri kepada penyidik. Dari pengembangan penyelidikan pasca-OTT, KPK berhasil mengamankan aset-aset bernilai ekonomis tinggi yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi. Total nilai barang bukti yang disita penyidik mencapai Rp17,5 miliar. Aset tersebut terdiri atas 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo yang tersimpan di dalam rekening bank serta rekening aset kripto, dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing.

Berikut adalah rangkuman pertanyaan dan jawaban untuk memahami lebih lanjut mengenai perkembangan kasus penindakan KPK di lingkungan imigrasi ini.

Apa sebenarnya tujuan utama dari penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan?

Baca Juga

Peluang Indonesia Menjadi Hub Kendaraan Listrik di Asean dan Proyeksi Pasar 2026

Penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tambahan. Bukti-bukti ini diperlukan untuk memperkuat penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta penerimaan gratifikasi yang terjadi sepanjang tahun 2022 hingga 2026.

Siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini?

KPK telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ini. Seluruh tersangka kini telah mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Para tersangka tersebut adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, dan Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra. Selain itu, terdapat dua Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal yaitu Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji. Tersangka lainnya adalah Ronald Arman Abdullah yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat (2024-2025) dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat (2025-2026), Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Bernardiansyah.

Bagaimana kronologi awal mula pengungkapan kasus pemerasan izin tinggal ini?

Pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh KPK pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang, termasuk mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim yang akhirnya menyerahkan diri. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menahan mereka di Rutan KPK.

Baca Juga

KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

Apa saja bentuk barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik KPK?

Hingga saat ini, total barang bukti yang berhasil disita oleh KPK diperkirakan bernilai Rp17,5 miliar. Barang bukti yang disita tersebut meliputi aset fisik berupa 7 unit mobil, 15 unit motor, dan 11 unit sepeda. KPK juga menyita aset non-fisik berupa saldo yang tersimpan di dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah uang tunai dalam mata uang asing. Di samping itu, penyidik juga menyita berbagai dokumen fisik dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dari hasil penggeledahan di Bali dan Jakarta.

Pasal hukum apa yang disangkakan kepada para tersangka dalam perkara ini?

Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal-pasal tersebut dijunctokan dengan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap