Kasus Penutupan Rekening Trump Organization oleh Capital One, Latar Belakang dan Duduk Perkara

Perselisihan antara Capital One dan perusahaan keluarga Trump ini bermula ketika pihak bank memberikan pemberitahuan resmi pada Maret 2021. Dalam pemberitahuan tersebut, bank menyampaikan rencananya untuk menutup lebih dari 300 rekening yang terafiliasi dengan Trump. Empat tahun berselang, tepatnya pada Maret 2025, Trump Organization bersama Eric Trump yang merupakan putra dari Donald Trump, memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Florida. Dalam proses hukum yang berjalan, pengadilan federal di Miami tercatat telah dua kali menolak gugatan yang diajukan oleh Trump Organization. Meskipun mengalami penolakan, hakim yang menangani perkara tersebut tetap memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk memperbaiki dokumen dan mengajukan kembali gugatan mereka.

Baca Juga

Kolaborasi Amerika Serikat dan Jepang dalam Intervensi Nilai Tukar Yen

Dalam materi gugatan yang diajukan ke pengadilan, para penggugat menuduh bahwa rekening-rekening mereka ditutup karena keyakinan woke yang dianut oleh Capital One. Pihak penggugat juga menuding bahwa bank tersebut memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dengan suasana politik pasca-kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS. Menanggapi tuduhan tersebut, Capital One memberikan pembelaan dengan merujuk pada pedoman perbankan yang berlaku. Bank menyatakan bahwa pola transaksi yang diidentifikasi oleh tim mereka termasuk di antara jenis aktivitas yang ditandai dalam panduan perbankan federal. Meskipun mengaitkan penutupan dengan kajian pencegahan pencucian uang, Capital One secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan praktik pencucian uang secara ilegal.

Proses hukum berlanjut ketika pihak penggugat mengajukan versi terbaru dari gugatan mereka pada bulan Juli. Merespons pengajuan terbaru ini, Capital One menyatakan bahwa gugatan versi Juli tersebut masih memiliki masalah mendasar yang sama dengan dua gugatan sebelumnya. Isu penutupan rekening ini juga sejalan dengan langkah kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Pada Agustus 2025, Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif yang secara khusus melarang praktik debanking atau penghentian layanan perbankan yang bersifat diskriminatif. Langkah hukum terkait isu debanking ini juga tidak hanya ditujukan kepada Capital One. Pada Januari 2026, Trump tercatat melayangkan gugatan terhadap JPMorgan Chase dengan tuduhan serupa mengenai praktik penghentian layanan perbankan.

Baca Juga

Alasan Donald Trump Menunda Serangan Baru ke Iran dan Kondisi Terkini Timur Tengah

Perselisihan hukum antara Donald Trump dan berbagai lembaga keuangan besar bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2019, Trump pernah menggugat Capital One dan Deutsche Bank. Gugatan tersebut diajukan dalam upaya mencegah kedua lembaga perbankan itu menyerahkan catatan keuangan kepada Kongres AS. Terkait dengan Deutsche Bank, lembaga keuangan tersebut juga pernah menghadapi sorotan publik mengenai kepatuhan perbankan. Sebuah laporan menyebutkan bahwa sejumlah profesional AML di Deutsche Bank pernah menandai serangkaian transaksi yang dianggap mencurigakan, namun para eksekutif bank dituduh mengabaikan temuan tersebut. Menanggapi beredarnya informasi itu, pihak Deutsche Bank dengan tegas membantah laporan yang menyudutkan jajaran eksekutif mereka.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap