Gubernur Pramono Anung Akan Tertibkan Pagar Tinggi di Mal dan Perkantoran Jakarta

Lebih lanjut, Pramono meminta secara khusus kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari para pelaku usaha, pengelola mal, pemilik properti, hingga pihak pengelola gedung perkantoran, agar ke depannya tidak perlu memasang pagar secara berlebihan. Ia menilai bahwa kondisi fisik bangunan yang seolah membentengi diri secara ketat dengan pagar raksasa dapat memicu persepsi negatif dari masyarakat luas terhadap tingkat keamanan Jakarta. Jangan sampai masyarakat atau pendatang beranggapan bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja hanya karena tampilan luar gedung yang tertutup rapat oleh pagar pembatas.

Baca Juga

Cara Menyesuaikan Pemasangan Pagar Mal Sesuai Rencana Penertiban Pemprov DKI Jakarta

Untuk menepis kekhawatiran tersebut, Pramono memastikan bahwa situasi ibu kota saat ini sangat terkendali dan jauh dari ancaman keamanan. Berdasarkan hasil koordinasi intensif yang telah dilakukannya bersama aparat keamanan serta aparat penegak hukum di berbagai sektor strategis, ia meyakini sepenuhnya bahwa situasi keamanan di Jakarta terpantau aman-aman saja. Oleh sebab itu, pemasangan pengamanan fisik yang terkesan berlebihan dinilai tidak lagi sejalan dengan kondisi riil keamanan kota yang sebenarnya sudah sangat memadai dan terjamin.

Selain menyoroti persoalan persepsi keamanan publik, Pramono juga menekankan bahwa keberadaan pagar yang berlebihan sangat mengganggu kenyamanan tata kota secara keseluruhan. Ia mengungkapkan visinya agar ke depan Jakarta dapat terus berkembang menjadi kota metropolitan yang jauh lebih terbuka dan hijau bagi warganya. Dalam pandangannya, pagar pembatas seharusnya tidak lagi menjadi elemen arsitektur yang mendominasi ruang perkotaan di Jakarta, melainkan harus mulai dikurangi secara bertahap agar ruang publik di kota terasa lebih lapang dan saling menyatu.

Baca Juga

Kasus Dugaan Pungli Oknum Dishub Kota Bekasi dan Langkah Tegas Pemerintah Daerah

Sebagai alternatif dari penggunaan pagar tinggi, Pramono berharap kawasan perkotaan di Jakarta dapat lebih memperbanyak penanaman pohon sehingga lingkungan sekitarnya menjadi lebih hijau, teduh, dan asri. Ia juga mengusulkan ide agar ruang di antara dua properti yang posisinya saling bersebelahan sebaiknya dibuka saja tanpa sekat yang masif. Terkait dengan implementasi rencana penertiban ini, Pramono mengakui secara terbuka bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang belum memiliki aturan atau regulasi yang secara spesifik melarang pembangunan pagar tinggi di kawasan komersial.

Mengingat belum adanya payung hukum khusus yang mengatur larangan tersebut, langkah terdekat yang akan diambil oleh Pramono adalah mengoordinasikan upaya penertiban pagar-pagar berlebihan ini dengan berbagai instansi terkait. Proses koordinasi ini diharapkan mampu menjembatani komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pemilik properti di Jakarta. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, visi besar untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, nyaman, terbuka, serta hijau diharapkan dapat segera terealisasi tanpa mengabaikan faktor keamanan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha di ibu kota.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap