Cara Memastikan Kualitas Beras Premium dan Menghindari Kerugian

Langkah kedua adalah mengevaluasi kewajaran harga beras yang ditawarkan di pasar. Kementerian Pertanian memperkirakan beras dengan kadar kerusakan tinggi tersebut sebenarnya hanya layak dihargai sekitar Rp8.000 per kilogram. Namun, produk di bawah standar ini justru dijual dengan harga premium mencapai Rp17.300 per kilogram. Selisih harga sekitar Rp9.300 per kilogram inilah yang menjadi sumber kerugian konsumen. Satu grup perusahaan bahkan diduga meraup keuntungan hingga Rp2 triliun dari praktik ini. Jika menemukan beras berlabel premium tetapi dengan kualitas fisik yang buruk, hindari membelinya dengan harga tinggi.

Langkah ketiga adalah menyikapi situasi pasar dengan bijak tanpa perlu melakukan pembelian berlebih. Kementerian Pertanian memperkirakan sekitar 39,75 persen beras premium yang beredar, atau setara 12,2 juta ton, diduga tidak memenuhi standar mutu. Kendati demikian, pasokan beras nasional secara umum tetap aman. Saat ini, Indonesia memiliki cadangan beras nasional sekitar 26 juta ton. Total pasokan tersebut mencakup 10 juta ton potensi panen di lahan, 10,8 juta ton stok di gudang dan sektor perhotelan, restoran, katering (horeka), serta 5,2 juta ton cadangan pemerintah yang dikelola Bulog. Dengan angka konsumsi nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan, stok ini dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 bulan ke depan hingga masa panen raya pada bulan Maret tahun depan.

Baca Juga

Cara Pemerintah Daerah Mengatasi Kesulitan Anggaran Gaji ASN Tanpa Memecat Pegawai

Langkah terakhir adalah mendukung upaya penegakan hukum dengan tetap waspada terhadap produk pangan lainnya. Kasus penipuan beras ini sedang ditangani secara hukum. Sepanjang tahun 2025, pihak berwenang telah menangani 38 kasus dugaan pelanggaran di sektor beras yang melibatkan 39 tersangka. Dari jumlah tersebut, 21 kasus sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke persidangan, dengan total barang bukti sitaan mencapai 373,1 ton. Selain beras, pengawasan juga dilakukan terhadap produk minyak goreng dan pupuk palsu, termasuk tindakan tegas terhadap pegawai internal Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat penyimpangan. Sebagai konsumen, masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan ketidaksesuaian mutu pangan kepada pihak berwenang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap