Temuan 996 Senjata di Sekolah Pondok Pinang, Kuasa Hukum Yayasan Bantah Ada Ekskul Menembak

Selain membantah keberadaan ekstrakurikuler, pihak kuasa hukum juga menepis klaim bahwa penyimpanan senjata tersebut telah mengantongi izin dari pendiri yayasan. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa keberadaan senjata-senjata tersebut disetujui oleh Letjen TNI (Purn) H. KPH Soerjo Wirjohadipoetro, atau yang akrab disapa Pak Soerjo, selaku Ketua Pembina Yayasan. Namun, Hermawanto membeberkan fakta kesehatan Pak Soerjo untuk mematahkan klaim tersebut. Menurutnya, Pak Soerjo sudah mengalami sakit dan harus menggunakan kursi roda sejak tahun 2018. Kondisi kesehatan tokoh senior tersebut semakin menurun pada tahun 2020, hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 2022 dalam usia 105 tahun. Dengan kondisi fisik yang terus menurun dalam rentang waktu tersebut, klaim pemberian izin dinilai tidak berdasar.

Baca Juga

Menko Airlangga Tinjau SUV Plug-in Hybrid Jetour T2 i-DM di GIIAS 2026

Kasus ini menjadi semakin kompleks setelah dilakukannya penggeledahan yang mengungkap jumlah persediaan senjata dalam skala besar di lingkungan sekolah. Secara rinci, petugas menemukan sebanyak 995 pucuk senjata jenis pistol dan satu pucuk senjata api laras panjang, sehingga total senjata yang ditemukan mencapai 996 unit. Tidak hanya senjata siap pakai, di lokasi yang sama juga ditemukan peralatan yang digunakan untuk membuat peluru. Temuan ini mengindikasikan adanya aktivitas penyimpanan dan perakitan logistik persenjataan yang terorganisasi di dalam lingkungan sekolah.

Masalah di lingkungan sekolah YHI-PP ternyata tidak berhenti pada kepemilikan senjata api saja. Penyelidikan di area sekolah juga mengungkap keberadaan barang-barang terlarang lainnya yang tidak semestinya berada di lembaga pendidikan. Petugas menemukan dua linting ganja, narkoba jenis lain, alat isap sabu atau bong, serta 25 keping video porno. Temuan barang-barang ini memperkuat dugaan bahwa fasilitas sekolah telah disalahgunakan secara sepihak untuk aktivitas di luar kegiatan belajar mengajar.

Terkait asal-usul barang-barang tersebut, Hermawanto mengarahkan dugaan kepada keterlibatan pihak luar berinisial IWD. Kuasa hukum menduga bahwa penggunaan area sekolah sebagai gudang senjata memiliki kaitan erat dengan perusahaan yang dimiliki oleh IWD. Lebih lanjut, Hermawanto menegaskan bahwa IWD bukanlah ahli waris dari pendiri yayasan, melainkan pihak luar yang masuk dan diduga mencoba menguasai yayasan demi kepentingan pribadi. Pihak kuasa hukum mencurigai adanya upaya yang terstruktur dan sistematis dari IWD untuk mengambil alih aset dan pengelolaan yayasan demi keuntungan pribadi serta keluarganya.

Baca Juga

Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan GIIAS 2026 di Exhibitor Night

Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak IWD juga merambah ke sektor keuangan yayasan. Diketahui terdapat pinjaman kredit bank yang diajukan atas nama yayasan, namun dana hasil pinjaman tersebut tidak digunakan untuk keperluan pengembangan sekolah. Uang dari pinjaman bank tersebut justru dialokasikan untuk membangun fasilitas lapangan padel, yang pengelolaannya dipegang langsung oleh keluarga IWD. Hal ini memperkuat indikasi adanya eksploitasi aset yayasan untuk kepentingan bisnis keluarga tertentu.

Melalui klarifikasi ini, Hermawanto juga meluruskan isu mengenai konflik internal di tubuh yayasan. Ia membantah adanya konflik kepentingan di antara para pendiri asli yayasan. Keberadaan jajaran pengurus baru saat ini justru memiliki misi untuk memperbaiki tata kelola organisasi serta mengembalikan marwah awal pendirian yayasan sebagai lembaga pendidikan. Pengurus baru berkomitmen untuk membersihkan lingkungan sekolah dari segala bentuk aktivitas ilegal demi menjamin keamanan siswa dan memulihkan nama baik institusi.