Skandal Makalah Ilmiah SSRN Pencatut Nama Prabowo, Temuan Awal Kemdikti Saintek

Apa latar belakang dari munculnya dokumen ilmiah ini di platform SSRN?

Dokumen yang menjadi pusat polemik publik ini berupa makalah ilmiah yang diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN). Di dalam naskah tersebut, sang penulis mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan saat ini, dapat meraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2026. Namun, pengunggahan makalah ini memicu polemik luas di masyarakat karena mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto serta beberapa nama tokoh lain tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya. Hal ini menimbulkan kesan di ruang publik seolah-olah ada pengajuan resmi atau klaim sepihak yang sah terkait nominasi penghargaan internasional tersebut.

Siapa sebenarnya penulis utama di balik makalah tersebut dan bagaimana status akademisnya?

Berdasarkan hasil penelusuran sementara yang dirilis oleh pihak kementerian terkait, penulis utama dari makalah ilmiah yang diunggah di platform SSRN tersebut diketahui berinisial DD. Temuan awal dari penyelidikan menunjukkan bahwa DD belum menyandang jabatan akademik Guru Besar atau Profesor. Selain itu, DD juga dipastikan tidak terafiliasi sebagai dosen aktif pada perguruan tinggi mana pun di Indonesia. Informasi tambahan yang diperoleh menunjukkan bahwa yang bersangkutan baru saja menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu yang lalu sebelum kasus ini mencuat. Menyusul ramainya pemberitaan dan penyelidikan atas pencatutan nama ini, DD dilaporkan telah membuat pernyataan tertulis sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas peristiwa tersebut.

Baca Juga

Kronologi Penemuan Ratusan Senjata di Sekolah Swasta Kebayoran Lama

Bagaimana respons dari tokoh-tokoh lain yang namanya tercantum dalam naskah ilmiah tersebut?

Skandal ini semakin meruncing setelah beberapa individu yang namanya terdaftar sebagai penulis bersama dalam naskah ilmiah di SSRN tersebut memberikan klarifikasi resmi. Sejumlah nama yang dicantumkan mengaku sama sekali tidak pernah mengetahui proses penyusunan maupun pengunggahan makalah tersebut ke platform SSRN. Mereka juga menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan atau izin dalam bentuk apa pun untuk dimasukkan sebagai tim penulis dalam publikasi yang disusun oleh DD. Kejadian ini menegaskan adanya tindakan pencatutan nama sepihak secara serampangan yang melanggar etika dasar dalam publikasi karya ilmiah.

Apakah keberadaan makalah ilmiah di SSRN ini membuktikan adanya nominasi resmi untuk Hadiah Nobel?

Sama sekali tidak dapat dijadikan bukti. Perlu dipahami secara jelas oleh publik bahwa Social Science Research Network atau SSRN merupakan platform atau repositori publikasi preprint yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk membagikan draf naskah ilmiah mereka agar bisa diakses oleh komunitas akademik sebelum menjalani proses tinjauan sejawat (peer review) secara formal. SSRN bukanlah sebuah lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan atau keterlibatan apa pun dalam proses penentuan Hadiah Nobel. Selain itu, aturan resmi dari Komite Nobel menyatakan bahwa identitas para nominator maupun nominasi yang diajukan wajib dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat selama 50 tahun. Dengan demikian, keberadaan sebuah paper di platform SSRN tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa seseorang atau suatu program telah mendapatkan nominasi resmi dari Komite Nobel.

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,29 Persen pada Triwulan II 2026

Apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini?

Pemerintah bergerak cepat untuk menindaklanjuti kegaduhan akademis yang melibatkan nama kepala negara ini. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto telah membentuk tim investigasi khusus pada hari Selasa, 4 Agustus 2026. Tim investigasi ini diberi mandat penuh untuk menelusuri seluruh aspek dari polemik publikasi tersebut, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Langkah hukum dan administratif ini diambil guna menjaga integritas dunia pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia agar terhindar dari praktik-praktik publikasi ilegal yang mencederai etika ilmiah nasional.

Investigasi yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dan sanksi akademis yang tepat bagi pelaku jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga mengimbau komunitas akademik untuk lebih berhati-hati dalam menjaga nama baik institusi serta mematuhi kaidah penulisan ilmiah yang berlaku secara global. Dengan adanya langkah tegas ini, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan reputasi dunia riset nasional dari dampak negatif skandal pencatutan nama tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap