Prosedur Penertiban Aset Sekolah yang Berujung Penemuan Senjata Api di Jakarta Selatan

Upaya pembukaan ruangan akhirnya dapat terlaksana untuk pertama kalinya pada 10 Juli 2026. Pembukaan ruangan ini tidak dilakukan secara paksa oleh pengurus baru, melainkan dibuka langsung oleh salah satu staf dari pihak IWD sendiri. Pada momen inilah penemuan pertama kali barang-barang yang tidak semestinya ada di lingkungan pendidikan mulai terkuak. Di dalam ruangan mantan ketua yayasan tersebut, ditemukan barang bukti berupa senjata, narkoba, hingga rekaman video pornografi yang kemudian memicu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Langkah pembukaan oleh staf internal ini krusial agar tidak ada tuduhan perusakan properti dari pihak mantan pengurus.

Baca Juga

Menko Airlangga Tinjau SUV Plug-in Hybrid Jetour T2 i-DM di GIIAS 2026

Prosedur penanganan setelah penemuan barang terlarang dilanjutkan dengan tindakan hukum dari kepolisian setempat. Hingga saat ini, terdapat dua ruangan di lingkungan sekolah yang masih dipasangi garis polisi (police line) guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Salah satu ruangan yang di dalamnya ditemukan senjata api diproses pada 5 Agustus 2026. Di sisi lain, terdapat satu ruangan bagian keuangan yang tidak dipasangi garis polisi. Meskipun isi ruangan keuangan tersebut berupa buku-buku dan data-data yang dapat terlihat dari luar kaca, kuncinya masih tetap berada di bawah penguasaan IWD, dan dokumen-dokumen sekolah secara umum masih belum diserahkan kepada pengurus baru. Hal ini membatasi akses pengurus baru terhadap data administratif sekolah.

Untuk memahami akar konflik kepemilikan aset ini, penting untuk menelusuri status hukum dan latar belakang mantan ketua yayasan yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan Hermawanto, IWD telah bergabung dengan YHI-PP sejak 30 September 2008. Secara silsilah, IWD bukanlah pendiri, anak pendiri, maupun cucu pendiri dari yayasan tersebut, sehingga klaim kepemilikan mutlak atas aset sekolah menjadi dipertanyakan. Lebih lanjut, rekam jejak hukum menunjukkan bahwa IWD pernah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 432 K/Pid/2014 karena terbukti menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yang memperkuat keraguan pengurus baru terhadap legalitas tindakannya.

Baca Juga

Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan GIIAS 2026 di Exhibitor Night

Selain aspek hukum individu, pengurus baru juga menyoroti bagaimana IWD membangun pengaruh di dalam yayasan dengan melibatkan keluarganya dalam struktur organisasi. IWD diketahui membawa istrinya, SSA, serta kakaknya, APK, untuk masuk ke dalam jajaran kepengurusan. SSA awalnya diusulkan sebagai anggota pengawas, sebelum akhirnya diangkat menjadi anggota pembina yayasan pada tahun 2022. Sementara itu, APK dimasukkan sebagai anggota pembina. Dominasi keluarga ini menjadi salah satu latar belakang mengapa penertiban dokumen dan aset sekolah menghadapi hambatan komunikasi yang cukup besar, karena keputusan cenderung terpusat pada kelompok tertentu.

Meskipun kronologi penemuan barang bukti dan latar belakang pengurus telah dipaparkan oleh kuasa hukum yayasan, masih terdapat beberapa hal yang belum dapat dipastikan secara hukum. Detail mengenai jenis senjata api yang ditemukan, kepemilikan narkoba secara spesifik, serta kelanjutan proses hukum terhadap IWD dan stafnya masih berada di bawah wewenang penyelidikan kepolisian. Pengurus baru masih terus berupaya mengembalikan seluruh dokumen sekolah yang saat ini posisinya masih berada di tangan pihak mantan ketua yayasan, dan hasil akhir dari perebutan aset ini masih menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian.