Pola Silvofishery Tingkatkan Minat Petambak di Kutai Kartanegara untuk Rehabilitasi Mangrove

Sebelum adanya pola baru ini, sebagian petambak di Desa Sepatin sempat merasa enggan untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi mangrove. Kekhawatiran utama yang memicu penolakan tersebut adalah anggapan bahwa aktivitas penanaman pohon bakau akan mengganggu proses budidaya perikanan yang sedang berjalan di tambak mereka. Pada program-program rehabilitasi yang pernah dilakukan sebelumnya, penanaman mangrove diterapkan hampir di seluruh area tambak milik warga. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan petambak bahwa tambak mereka akan menjadi kotor dan pada akhirnya mengakibatkan tingkat produksi perikanan menjadi terganggu secara signifikan.

Kini, pandangan masyarakat pesisir mulai berubah seiring dengan berjalannya program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Peduli Hutan Mangrove, Suwardi, mengonfirmasi secara langsung adanya perubahan sikap dari para petambak tersebut. Dalam acara Temu Media bersama Masyarakat Pesisir Desa Sepatin yang diselenggarakan pada hari Jumat, Suwardi menyampaikan bahwa terdapat sedikit peningkatan minat dari masyarakat untuk merehabilitasi mangrove di lahan mereka pada periode tahun 2025 hingga tahun 2026 ini. Menurut penjelasan Suwardi, peningkatan minat tersebut sangat dipengaruhi oleh kehadiran program M4CR yang menghadirkan tipe pola tanam yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan program-program masa lalu.

Baca Juga

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tembus 50 Persen pada Akhir Juli 2026

Program M4CR dinilai mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat melalui penawaran konsep silvofishery. Konsep ini pada dasarnya merupakan perpaduan yang harmonis antara area tambak dengan vegetasi mangrove. Melalui penerapan konsep silvofishery di bawah payung program M4CR, kegiatan penanaman pohon mangrove tidak lagi dilakukan secara menyeluruh di seluruh area tambak. Sebaliknya, penanaman hanya difokuskan pada porsi tertentu saja. Langkah strategis ini memastikan bahwa ruang budidaya utama yang menjadi sumber penghidupan para petambak tetap terjaga dan tidak dikorbankan demi penanaman bakau.

Selain kendala teknis yang berkaitan dengan area tanam, kelompok masyarakat di lapangan juga kerap menghadapi keraguan dari para petambak yang merasa khawatir mengenai status kepemilikan lahan mereka. Banyak petambak yang merasa takut bahwa lahan tambak mereka akan diambil alih oleh pemerintah apabila mereka memutuskan untuk bergabung dan mengikuti program rehabilitasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dan keraguan ini, pihak Kementerian Kehutanan telah menyampaikan pernyataan secara langsung kepada masyarakat. Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa tidak ada tambak yang akan direbut paksa oleh pemerintah ketika masyarakat mengikuti kegiatan rehabilitasi mangrove.

Baca Juga

Petambak Kutai Kartanegara Diajak Tanam Mangrove Guna Pulihkan Produktivitas

Di wilayah Kalimantan Timur, pelaksanaan program M4CR ini secara konsisten melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam setiap tahapan rehabilitasi mangrove dengan menggunakan pendekatan partisipatif. KTH Peduli Hutan Mangrove menjadi salah satu kelompok percontohan yang secara aktif menerapkan pola tanam silvofishery di kawasan tambak. Pada tahun 2025, kelompok ini telah melakukan penanaman dengan luas area mencapai 31 hektare. Dari luasan penanaman tersebut, KTH Peduli Hutan Mangrove mencatat tingkat keberhasilan tumbuh tanaman mangrove mencapai angka 61 persen. Upaya pemulihan lingkungan pesisir ini pun masih terus berlanjut, di mana KTH Peduli Hutan Mangrove sedang mengimplementasikan pola silvofishery yang sama pada area penanaman seluas 29 hektare untuk periode tahun 2026.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap