Cara Memahami Poin Kesepakatan Damai Gaza dan Respons Internasional

Langkah kedua adalah memeriksa prasyarat yang diajukan oleh pihak Hamas agar pelucutan senjata tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan paket komprehensif, bukan sekadar penyerahan senjata secara sepihak. Menurut Hamas, pelucutan senjata hanya bisa dilakukan jika Israel benar-benar menghentikan operasi militer dan menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Selain itu, syarat lain yang diajukan mencakup pembentukan pemerintahan sipil baru melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, penempatan pasukan stabilisasi internasional, pembubaran kelompok milisi yang didukung Israel, serta pelaksanaan rekonstruksi wilayah Gaza.

Baca Juga

Pengalaman ASN Tinggal Setahun di Ibu Kota Nusantara

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi titik-titik ketidakpastian dan penolakan yang membuat kesepakatan ini masih membutuhkan pengawasan ketat. Di satu sisi, kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan keberatan terhadap draf yang beredar dan menyebut laporan mengenai kesepakatan bersama dengan Israel belum sepenuhnya akurat. Di sisi lain, penolakan keras datang dari internal Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka menolak draf tersebut dan menegaskan bahwa penghentian operasi pembunuhan terhadap anggota Hamas adalah hal yang tidak dapat diterima. Kritik senada disampaikan mantan Kepala Staf Militer Israel, Gadi Eisenkot, yang berpendapat bahwa Israel tidak boleh menerima situasi di mana Hamas tetap bertahan dan mempersenjatai diri kembali. Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov, juga mengakui bahwa proses negosiasi ini nyaris gagal beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah keempat adalah memantau sikap negara-negara mediator yang terlibat aktif dalam merumuskan peta jalan menuju fase berikutnya dari gencatan senjata. Peta jalan ini dirampungkan oleh para mediator dari Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat. Untuk mengunci komitmen implementasi kesepakatan, Mesir kini tengah mempersiapkan pertemuan lanjutan dengan Amerika Serikat, Qatar, dan Turki. Dukungan dari negara lain juga terlihat, seperti Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang berharap rencana perdamaian ini dapat diimplementasikan dan membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967.

Baca Juga

Daftar Mobil Baru di GIIAS 2026 Beserta Rincian Harganya

Langkah kelima adalah melihat bagaimana komunitas internasional dan negara-negara Eropa merespons draf kesepakatan ini. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menilai rencana ini sebagai langkah konstruktif menuju perdamaian. Dukungan terhadap peta jalan juga datang dari Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul, yang menegaskan bahwa Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel. Dari Inggris, Menteri Luar Negeri Ed Miliband mendesak Israel segera mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan agar pasokan makanan, obat-obatan, dan bantuan lainnya dapat masuk ke Gaza. Terakhir, Belgia menyambut baik draf kesepakatan ini dengan harapan dapat menghidupkan kembali proses solusi dua negara serta membuka akses kemanusiaan yang lebih luas.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap