Memahami Alur Pengusutan Kasus TPPU Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Langkah pertama untuk memahami kasus ini adalah dengan mencermati dasar hukum dimulainya penyidikan baru oleh Kejaksaan Agung. Anda perlu mengetahui bahwa penyidikan ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2026. Penerbitan perintah penyidikan ini merupakan tindak lanjut langsung setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara beserta kelengkapan barang bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Memahami asal mula pelimpahan ini sangat penting untuk melihat sinergi antarlembaga penegak hukum dalam mengusut dugaan kejahatan finansial tersebut.

Langkah kedua adalah memantau skala kejahatan melalui barang bukti awal yang telah diserahkan oleh Polri kepada Kejaksaan Agung. Berkas perkara yang dilimpahkan tersebut disertai dengan barang bukti fisik dalam jumlah yang sangat besar. Barang bukti yang tercatat mencakup logam mulia berupa emas seberat 74 kilogram. Selain itu, terdapat pula uang dalam bentuk valuta asing yang nilainya mencapai ratusan miliar Rupiah. Mengetahui besaran barang bukti ini memberikan gambaran mengenai potensi aliran dana yang harus ditelusuri oleh penyidik dalam perkara tindak pidana pencucian uang ini.

Baca Juga

Kunjungan Kerja Duta Besar Australia di Kupang dan Dinamika Kemitraan Bilateral

Langkah ketiga yang harus diikuti adalah proses pengumpulan bukti tambahan melalui penggeledahan. Tindakan ini dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung pada hari Jumat, 31 Juli. Lokasi penggeledahan difokuskan di kediaman Febrie Adriansyah yang berada di kawasan Jalan Radio I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa kegiatan penggeledahan tersebut berlangsung selama tiga jam, tepatnya mulai pukul 18.30 hingga 21.30 WIB. Dari aktivitas tersebut, penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara pencucian uang.

Langkah keempat dalam mengikuti perkembangan kasus ini adalah mengidentifikasi status para pihak yang diduga terlibat. Dalam penanganan perkara ini, Tim Sembilan Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Kedua tersangka tersebut adalah Febrie Adriansyah serta seorang pihak swasta bernama Nurman Herin. Penetapan tersangka dari dua latar belakang yang berbeda ini menunjukkan arah penyidikan terhadap keterlibatan pihak luar. Publik dapat terus memantau perkembangan penyidikan untuk melihat siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus ini.

Baca Juga

Penyebab dan Rencana Pembongkaran Pagar Pembatas di Mal Kota Kasablanka

Langkah kelima adalah mencermati proses pemeriksaan saksi dan korporasi guna melacak jejak aliran dana. Tim 9 Kejaksaan Agung secara intensif berupaya mengusut aliran dana pencucian uang yang melibatkan Febrie Adriansyah serta seorang advokat bernama Don Ritto. Untuk tujuan tersebut, penyidik telah memeriksa 24 orang saksi dan 7 perusahaan yang diduga menggunakan jasa advokat Don Ritto. Dalam prosesnya, penyidik memeriksa dua saksi dari pihak swasta berinisial AS dan H. Sementara itu, lima saksi lainnya diketahui mangkir dari panggilan dan akan segera dijadwalkan untuk pemanggilan ulang.

Langkah keenam atau terakhir adalah menghubungkan perkara pencucian uang ini dengan berbagai kasus berskala besar lainnya yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Penyidikan TPPU ini berkaitan dengan beberapa perkara lain. Kejaksaan Agung saat ini juga tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang pada PT KNI di bawah Sprindik 43. Selain itu, terdapat penyidikan kasus tata kelola batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memicu pemadaman listrik atau blackout di bawah Sprindik 44, serta kasus korupsi dan pencucian uang dalam penanganan perkara PT Asabri di bawah Sprindik 45.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap