Pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media Menjawab Tantangan Jurnalisme Masa Depan

Siapa saja pihak yang tergabung sebagai anggota dan mitra strategis dalam koalisi ini?

Baca Juga

Percepatan Operasional PLTA Batang Toru untuk Atasi Krisis Energi Sumatera

Kehadiran koalisi ini mendapat dukungan dari beragam elemen yang peduli terhadap masa depan jurnalisme, dengan total 20 anggota dan enam mitra strategis. Anggota KKM mencakup organisasi profesi jurnalis, serikat pekerja, perusahaan media, lembaga bantuan hukum, hingga kalangan akademisi dari sejumlah jurusan di beberapa universitas. Daftar anggota tersebut meliputi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Bergabung pula Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id atau Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, dan Tribun News. Di sisi lain, enam mitra strategis yang turut mendampingi langkah KKM adalah BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Bagaimana struktur operasional dan kepemimpinan yang dijalankan oleh KKM?

Untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif, KKM menunjuk tiga lembaga untuk bertindak sebagai Presidium yang bertugas memfasilitasi seluruh kegiatan operasional. Tiga lembaga yang mendapat mandat tersebut adalah AJI, AMSI, dan UMN. Ketiga institusi ini akan menjalankan peran Presidium selama periode satu tahun ke depan. Setelah masa tugas satu tahun tersebut berakhir, sistem kepemimpinan akan menerapkan mekanisme rotasi, sehingga lembaga fasilitator akan berganti secara berkala di antara para anggota koalisi.

Apa saja peta jalan strategis yang menjadi fokus utama KKM di masa mendatang?

Baca Juga

Panduan Memahami Integrasi E-Government untuk Akurasi Penyaluran Bansos

KKM telah merumuskan sebuah peta jalan yang memuat berbagai isu strategis terkait masa depan jurnalisme. Fokus utama koalisi mencakup penciptaan konsensus mengenai pentingnya informasi berkualitas bagi publik, serta penguatan regulasi dan tata kelola yang melibatkan pemerintah maupun penyedia platform digital. Agenda lainnya meliputi penguatan mekanisme pendanaan publik, upaya pencegahan kekerasan terhadap jurnalis maupun institusi media, pembangunan fondasi finansial demi terciptanya ekosistem informasi yang sehat, dan peningkatan peran aktif publik di dalam ekosistem tersebut. Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyatakan bahwa pembentukan KKM merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dan mencari jalan keluar atas persoalan keberlanjutan media. Sejalan dengan itu, pengurus AJI Indonesia, Prof. Masduki, menekankan bahwa jurnalisme harus diperlakukan sebagai kepentingan publik. Oleh karena itu, menjaga kelangsungannya adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan sebuah gerakan kolektif dari seluruh elemen masyarakat.

Bagaimana respons dari pihak pemerintah dan Dewan Pers terhadap inisiatif pembentukan koalisi ini?

Pemerintah Indonesia menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan keberlanjutan media. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah menyoroti pentingnya kolaborasi yang melibatkan multipihak serta penyempurnaan regulasi. Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa media memegang peran ganda, yakni sebagai entitas bisnis sekaligus entitas sosial yang memiliki kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat. Sementara itu, dari unsur Dewan Pers, Dahlan Dahi selaku anggota menegaskan bahwa alokasi Dana Jurnalisme harus difokuskan untuk menjaga fungsi jurnalisme demi melayani kepentingan publik, bukan semata-mata untuk menopang finansial perusahaan media. Ia juga menambahkan bahwa proses pembahasan rancangan peraturan terkait di internal Dewan Pers telah melalui seluruh tahapan prosedur dan kini hampir mencapai tahap akhir untuk disahkan menjadi keputusan resmi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap