Panduan Aturan Baru Dana Abadi Daerah dan Kriteria Pembentukannya Berdasarkan PMK Nomor 47 Tahun 2026

Bagi pemerintah daerah yang memiliki rencana untuk membentuk dana abadi, terdapat sejumlah kriteria umum yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 regulasi tersebut. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah daerah tersebut harus memiliki kapasitas fiskal daerah yang tergolong dalam kategori tinggi atau sangat tinggi. Kriteria kedua mewajibkan bahwa kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar publik bagi masyarakat di daerah tersebut telah terpenuhi. Persyaratan ini ditetapkan agar pengalokasian dana ke dalam bentuk abadi tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada masa sekarang.

Baca Juga

Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Pertamina dan SPBU Swasta per Agustus 2026

Walaupun terdapat kriteria umum yang ditetapkan, pemerintah pusat memberikan pengecualian tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2026. Pada regulasi pendahulunya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024, pengecualian atas kriteria pembentukan dana abadi daerah hanya diberikan bagi daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan lama tersebut belum mengatur mengenai pembentukan dana abadi daerah secara spesifik pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui revisi dan penerbitan peraturan yang baru ini, Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi ditambahkan sebagai daerah khusus yang dikecualikan dari pemenuhan kriteria umum pembentukan dana abadi daerah.

Selain memberikan relaksasi berupa penambahan daerah yang dikecualikan, peraturan ini juga memuat penyesuaian terkait tahapan penetapan dana abadi daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 regulasi ini, dijelaskan secara rinci mengenai pengalokasian dana abadi daerah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Tahap penetapan pengalokasian dalam anggaran tersebut dapat dilakukan dalam hal Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan resmi atas pembentukan dana abadi daerah. Penyesuaian tahapan ini memberikan landasan dan alur yang lebih terarah bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dokumen anggaran tahunan mereka.

Baca Juga

Daftar Pecahan Uang Rupiah yang Dicabut Bank Indonesia dan Tata Cara Penukarannya

Sebagai tambahan dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, beleid terbaru dari Kementerian Keuangan ini juga turut menyempurnakan ketentuan teknis lainnya. Regulasi ini secara khusus menyempurnakan ketentuan mengenai penganggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penarikan pokok dana abadi daerah. Dengan adanya penyempurnaan aturan penganggaran penerimaan pembiayaan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cermat dan tertib secara administrasi apabila dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan penarikan pokok dana abadi sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap