Memahami Batas Usia Perkawinan, Edukasi Kemenkum Sulbar Cegah Pernikahan Dini di Mamuju

Salah satu fokus utama dalam pemaparan materi adalah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai batas usia perkawinan. Para pemateri menjelaskan kepada para siswa bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan kini telah disamakan. Aturan tersebut menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan baru diizinkan menikah apabila telah mencapai usia minimal 19 tahun. Penjelasan mengenai regulasi ini diberikan agar para pelajar menyadari adanya payung hukum yang mengatur secara tegas usia ideal untuk membina rumah tangga.

Baca Juga

Mengenal Program Sekolah Nasional Terintegrasi Era Presiden Prabowo

Selain membedah aspek hukum, para narasumber juga memaparkan secara mendalam berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan dini. Risiko utama yang dijelaskan mencakup gangguan kesehatan reproduksi, yang sering kali menjadi ancaman serius bagi pelaku pernikahan di bawah umur. Selain itu, pernikahan di usia sekolah juga berkontribusi langsung pada tingginya angka putus sekolah di kalangan remaja. Ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga turut menjadi sorotan penting, beserta dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi memunculkan lingkaran kemiskinan baru di lingkungan masyarakat.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber langsung dari Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, yakni Penyuluh Hukum Ahli Muda Mardiana bersama Ramli R. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa pendidikan hukum bagi para pelajar merupakan wujud investasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran hukum yang tinggi. Pihaknya menaruh harapan besar agar para siswa dan siswi tidak hanya sekadar mengerti aturan batas usia perkawinan, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai agen perubahan yang aktif mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekitar mereka. Upaya berkelanjutan ini diyakini dapat mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.

Baca Juga

Cara Membaca Data Kepuasan Publik dan Sikap Pemerintah Terhadap Hasil Survei Kinerja

Kehadiran tim penyuluh tersebut disambut dengan sangat antusias oleh pihak sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Mamuju, Dewandri, menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan ini karena dinilai memberikan wawasan hukum yang krusial bagi para siswa. Sebagai langkah keberlanjutan, Kanwil Kemenkum Sulbar telah merancang program tindak lanjut dengan menjadwalkan kunjungan susulan dalam tiga bulan ke depan. Kunjungan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman para siswa terhadap materi yang telah diberikan. Lebih dari itu, instansi hukum tersebut juga berencana menjadikan SMA Negeri 3 Mamuju sebagai salah satu sekolah binaan sadar hukum di bawah koordinasi resmi Kemenkum Sulbar.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap