Kenaikan Tunjangan Kinerja TNI dan Pegawai Kementerian Pertahanan pada APBN 2026

Lebih lanjut, keputusan mengenai penyesuaian besaran tunjangan kinerja ini sebenarnya bukanlah sebuah kebijakan mendadak yang baru saja ditetapkan pada tahun berjalan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan secara rinci bahwa landasan kebijakan tersebut sudah diputuskan dan disepakati sejak tahun lalu, sementara proses eksekusi atau pelaksanaannya secara nyata baru dijadwalkan untuk berjalan pada tahun ini. Karena pemerintah telah menghitung seluruh proyeksi kebutuhan anggarannya sejak awal penetapan kebijakan, pelaksanaannya sudah sepenuhnya terakomodasi di dalam penyusunan APBN 2026. Hal ini memberikan kepastian yang kuat bahwa kondisi fiskal pemerintah akan tetap terjaga dengan sangat baik tanpa adanya tekanan tambahan yang berarti akibat pengeluaran ekstra untuk pembayaran tunjangan kinerja prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan tersebut.

Baca Juga

Kapolri Serahkan Penghargaan Hoegeng Awards 2026 kepada Lima Polisi Teladan

Langkah strategis untuk menaikkan tingkat kesejahteraan personel pertahanan ini diambil setelah melalui proses evaluasi internal yang cukup panjang. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, memaparkan bahwa usulan penyesuaian tersebut diajukan mengingat besaran tunjangan kinerja di lingkungan Kemhan maupun markas besar TNI tidak pernah mengalami kenaikan sama sekali sejak tahun 2018. Selain karena faktor rentang waktu yang sudah cukup lama berlalu, usulan kenaikan ini juga sangat didasarkan pada keberhasilan institusi dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif yang sangat ketat. Berbagai syarat tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB). Beberapa pencapaian kinerja utama yang menjadi dasar persetujuan kenaikan ini adalah keberhasilan kementerian dalam mencapai indeks Reformasi Birokrasi (RB) di atas angka 80. Di samping itu, kementerian juga berhasil menunjukkan akuntabilitas keuangannya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.

Dari aspek regulasi, landasan hukum bagi pelaksanaan kenaikan tunjangan kinerja ini telah diterbitkan secara sah oleh pemerintah melalui dua peraturan presiden sekaligus. Kebijakan peningkatan penghasilan tersebut diatur secara resmi melalui instrumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026. Sebagai tindak lanjut operasional dari terbitnya kedua Perpres tersebut, pihak internal Kementerian Pertahanan saat ini tengah berfokus menyusun aturan turunan pelaksana. Aturan teknis yang sedang dipersiapkan tersebut nantinya akan berwujud Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) dan Peraturan Panglima (Perpang) yang akan menjadi dasar acuan pelaksanaan teknis di lapangan. Adapun persentase besaran kenaikan tunjangan kinerja bagi para pegawai Kemhan dan prajurit TNI tersebut ditetapkan naik secara signifikan, yakni berada pada kisaran antara 70 persen hingga mencapai 90 persen dari nominal yang biasa diterima sebelumnya.

Baca Juga

Panduan Mewarisi Semangat Jenderal Hoegeng bagi Anggota Korps Bhayangkara

Berdasarkan rincian spesifik yang termuat dalam salinan peraturan presiden tersebut, besaran nominal tunjangan kinerja akan disesuaikan secara berjenjang mengikuti kelas jabatan masing-masing personel. Untuk jajaran pimpinan tertinggi di tiap matra militer, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), besaran tunjangan kinerja ditetapkan mencapai angka Rp48,61 juta per bulan. Sementara itu, untuk para pejabat tinggi lainnya seperti Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Wakil KSAD, Wakil KSAL, dan Wakil KSAU, mereka akan menerima alokasi tunjangan kinerja senilai Rp44,87 juta per bulan. Di sisi lain, terkait dengan sektor pelayanan publik non-pertahanan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui secara pasti apakah pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan serupa. Sang Bendahara Negara mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai adanya rencana kenaikan tunjangan kinerja untuk para guru, termasuk bagi para tenaga pendidik yang berdedikasi mengajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap