Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Terkait Kasus TPPU Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Dalam pelaksanaan operasi di lapangan, tim penyidik membagi kekuatan untuk menyisir sejumlah titik penting yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Salah satu target utama dari penggeledahan ini adalah kantor milik tersangka berinisial DR beserta rekan-rekannya yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan. Selain kantor milik tersangka DR dan rekan, penyidik juga mendatangi empat kantor korporasi swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan alur transaksi keuangan kasus ini. Kantor-kantor perusahaan swasta yang digeledah tersebut di antaranya adalah kantor PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Penggeledahan di sektor korporasi ini dilakukan untuk mengamankan dokumen-dokumen penting, catatan pembukuan keuangan, serta perangkat penyimpanan data elektronik yang dapat menjadi petunjuk bagi penyidik.

Tidak hanya berfokus pada kawasan perkantoran dan bisnis di Jakarta Selatan, penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ini juga mengarah ke kawasan pemukiman di luar wilayah Jakarta. Tim penyidik Kejaksaan Agung bergerak menuju wilayah Jawa Barat untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah tinggal yang berlokasi di Kota Depok. Rumah yang menjadi sasaran penggeledahan tersebut diketahui merupakan tempat tinggal milik tersangka berinisial NH. Langkah penggeledahan di area domestik ini dinilai penting oleh penyidik guna memastikan tidak ada barang bukti fisik, aset berharga, atau dokumen transaksi keuangan personal yang disimpan di kediaman pribadi tersangka. Upaya penyisiran di Kota Depok ini dilakukan secara cermat guna melengkapi berkas perkara yang sedang disusun oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.

Baca Juga

Kondisi Banjir di Jalan Raya Kapten Yusuf Perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor

Guna memperkuat bukti-bukti fisik yang diperoleh dari hasil penggeledahan di Jakarta Selatan dan Depok, tim penyidik Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan intensif terhadap unsur saksi-saksi kunci. Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah memanggil dan memeriksa empat orang saksi yang berstatus sebagai karyawan swasta. Para saksi yang dimintai keterangannya tersebut diidentifikasi dengan inisial T, ER, DH, dan HH. Pemeriksaan terhadap keempat karyawan swasta ini dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai aktivitas operasional harian perusahaan, mekanisme transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan PT HI, PT PIS, PT KPE, maupun PT SME, serta untuk mengetahui interaksi kerja yang terjadi antara para saksi dengan para tersangka dalam kasus TPPU ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan secara rinci bahwa seluruh rangkaian penggeledahan di berbagai lokasi serta pemeriksaan terhadap para saksi dari pihak swasta ini merupakan bagian dari upaya sistematis penyidik. Kegiatan ini dirancang untuk mengumpulkan alat bukti yang sah, memperjelas konstruksi perkara secara utuh, serta menelusuri keberadaan aset-aset yang diduga kuat bersumber dari hasil tindak pidana. Proses penelusuran aset atau asset tracing ini menjadi fokus utama karena kasus yang dihadapi adalah tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku diduga berusaha menyamarkan asal-usul kekayaan mereka melalui berbagai instrumen keuangan.

Baca Juga

Target Perdagangan Indonesia dan Thailand Capai 20 Miliar Dolar AS pada 2030

Meskipun penggeledahan dan pemeriksaan saksi telah berjalan secara intensif pada hari Senin, 3 Agustus 2026, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis barang bukti spesifik yang berhasil disita dari kantor-kantor di Jakarta Selatan maupun dari rumah tersangka NH di Depok. Publik juga masih harus menunggu perkembangan resmi mengenai nilai nominal dari aset yang sedang dilacak oleh penyidik, serta bagaimana peran mendetail dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dalam konstruksi perkara TPPU ini. Sifat penyidikan yang dinamis membuat informasi mengenai status hukum para saksi maupun potensi adanya tersangka baru masih bersifat berkembang. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum ini akan terus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap