Kebijakan Baru Bank Indonesia Cegah Perbankan Tumpuk Obligasi

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan baru ini, berikut adalah rangkuman informasi seputar aturan tersebut yang disusun berdasarkan keputusan terbaru dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kebijakan ini dirancang khusus untuk mengatur likuiditas dan memastikan perbankan kembali ke fungsi intermediasi yang sebenarnya.

Mengapa Bank Indonesia melarang perbankan menumpuk surat berharga terlalu banyak?

Menurut penjelasan Gubernur sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, perbankan di Indonesia tidak boleh lagi mengakumulasi surat berharga secara berlebihan. Penumpukan aset pada instrumen seperti Surat Berharga Negara dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dinilai dapat mengurangi porsi penyaluran kredit. Bank Indonesia menginginkan agar lembaga perbankan kembali fokus pada fungsi dasar mereka, yaitu menyalurkan pembiayaan langsung ke sektor riil. Dengan mengalirnya dana ke sektor riil, roda perekonomian dapat bergerak lebih dinamis. Destry menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin bank menempatkan terlalu banyak alat likuiditas pada surat berharga, karena bank harus kembali ke fungsi awal sebagai lembaga intermediasi dari sektor keuangan ke sektor riil melalui penyaluran kredit.

Apa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi masalah ini?

Baca Juga

Masa Depan Bisnis Kecantikan dan Persaingan di Era Beauty Tech

Sebagai langkah nyata, Bank Indonesia telah merumuskan aturan baru dalam Rapat Dewan Gubernur terakhir. Dalam rapat yang digelar pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2026 tersebut, Bank Indonesia memutuskan untuk menerbitkan kebijakan likuiditas makroprudensial terbaru. Kebijakan ini ditujukan secara spesifik untuk mengendalikan kepemilikan surat berharga di perbankan. Aturan baru tersebut secara resmi diberi nama Kebijakan Likuiditas Makroprudensial Pendalaman Pasar Uang, atau yang disingkat sebagai KLM PPU.

Bagaimana cara kerja insentif dalam kebijakan KLM PPU ini?

Kebijakan KLM PPU menawarkan insentif berupa pelonggaran likuiditas bagi bank yang mematuhinya. Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia. Besaran pengurangan kewajiban giro tersebut diberikan paling tinggi sebesar 2 persen dari total dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan. Namun, insentif ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Pengurangan giro wajib hanya akan diberikan kepada bank yang mampu menjaga tingkat kepemilikan surat berharga mereka agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh bank sentral.

Berapa batas maksimal rasio kepemilikan surat berharga yang ditentukan oleh Bank Indonesia?

Baca Juga

Manajemen Risiko Investasi Saham Teknologi agar Terhindar dari Margin Call

Bank Indonesia menetapkan batas rasio kepemilikan surat berharga, yang mencakup instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan Surat Berharga Negara, pada angka 19 persen. Bank yang berhasil menjaga rasio kepemilikan surat berharga di bawah atau sama dengan batas 19 persen berhak mendapatkan insentif pengurangan kewajiban giro dari Bank Indonesia. Sebaliknya, bagi bank yang memiliki rasio kepemilikan surat berharga melebihi ambang batas 19 persen, secara otomatis tidak akan bisa memperoleh insentif KLM PPU tersebut. Destry Damayanti memaparkan bahwa langkah ini merupakan cara untuk lebih mengelola kepemilikan bank terhadap surat-surat berharga agar fungsi intermediasi berjalan optimal.

Kebijakan lama apa saja yang digantikan oleh aturan baru ini dan kapan mulai diberlakukan?

Kehadiran KLM PPU akan menggantikan beberapa instrumen kebijakan makroprudensial yang sudah berlaku sebelumnya di Bank Indonesia. Secara spesifik, aturan KLM PPU ini dimaksudkan untuk menggantikan KLM interest rate channel serta KLM financing to funding channel. Mengenai waktu implementasinya, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa kebijakan KLM PPU ini akan mulai berlaku secara resmi pada tanggal 1 September 2026.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap