Kasus Dugaan Pemerasan THR oleh Bupati Nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Bagaimana cara uang tersebut dikumpulkan dari para kepala OPD?

Berdasarkan pemaparan jaksa dalam persidangan, permintaan ini berawal ketika Syamsul Auliya Rachman meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, untuk menyiapkan dana. Terdakwa menyampaikan kepada Sekda bahwa dirinya membutuhkan uang antara Rp 500 juta sampai Rp 700 juta untuk kebutuhan THR. Sekda kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Jaksa menyebutkan bahwa terdapat 27 OPD di Kabupaten Cilacap yang masuk dalam daftar pihak yang dimintai uang. Dari pengumpulan paksa tersebut, terkumpul dana sebesar Rp 568 juta yang pada akhirnya dinikmati oleh terdakwa.

Baca Juga

Memahami Modus Peredaran Ganja Jaringan Medan-Jakarta-Bandung Melalui Instagram

Siapa saja pihak yang ikut diadili dalam perkara pemerasan ini?

Dalam perkara ini, Sekda Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono juga turut diadili karena keterlibatannya dalam menindaklanjuti permintaan bupati. Meski demikian, proses hukum terhadap Sadmoko tidak digabungkan dalam satu persidangan dengan bupati nonaktif tersebut. Pihak pengadilan dan jaksa memastikan bahwa proses persidangan Sadmoko dipisahkan dari perkara utama yang menjerat Syamsul.

Kapan kasus korupsi ini pertama kali terungkap oleh penegak hukum?

Kasus dugaan korupsi ini terungkap ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan pada bulan Maret lalu. Dalam operasi penindakan tersebut, tim KPK menangkap Syamsul Auliya Rachman bersama dengan 26 orang lainnya. Penangkapan ini menjadi titik awal penyidikan intensif yang dilakukan oleh lembaga antirasuah hingga akhirnya kasus ini siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Baca Juga

Langkah Badan Gizi Nasional Membongkar Anomali Rekening dan Mencegah Manipulasi Serapan Anggaran

Apakah pemerasan untuk THR ini merupakan kejadian yang pertama kali?

Praktik pemerasan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Deputi Bidang Penindakan KPK, Asep Guntur, dalam sebuah jumpa pers yang diadakan di Jakarta pada Sabtu, 14 Maret 2026, mengungkapkan bahwa Syamsul sudah memeras OPD sejak tahun 2025. Menurut Asep, pemberian uang THR dari para kepala OPD itu juga sudah pernah terjadi pada tahun 2025. Namun, Asep mengakui bahwa praktik pada tahun 2025 tersebut tidak termonitor oleh KPK karena minimnya pengawasan pada saat itu dan belum ada laporan informasi yang masuk kepada pihak mereka.

Pasal apa yang didakwakan kepada terdakwa dan bagaimana responsnya di persidangan?

Atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, Syamsul Auliya Rachman didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menanggapi pembacaan dakwaan oleh jaksa tersebut, Syamsul menyatakan sikap kooperatif dengan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Terdakwa secara langsung meminta kepada majelis hakim agar persidangan segera dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap