Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat

Bagaimana rencana pemerintah terkait adanya kursi jabatan yang kosong di kabinet?

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto hanya berencana melantik pejabat baru untuk mengisi kursi-kursi yang sedang kosong. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa fokus utama presiden adalah memastikan kelancaran kinerja pemerintahan dengan mengisi beberapa posisi wakil menteri yang saat ini tidak dijabat oleh siapa pun. Pengisian jabatan ini murni dilakukan untuk menggantikan pejabat lama yang telah meninggalkan posisinya.

Posisi wakil menteri apa saja yang saat ini belum memiliki pejabat definitif?

Baca Juga

Menyusun Rencana Perjalanan Wisata Berbasis Kereta Api ala Rute Kepresidenan

Berdasarkan informasi yang ada, setidaknya terdapat dua posisi wakil menteri yang saat ini kosong dan menunggu untuk diisi. Posisi pertama adalah wakil menteri pertanian. Kursi ini kosong setelah pejabat sebelumnya, Sudaryono, beralih tugas menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi kedua yang juga mengalami kekosongan adalah wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. Jabatan tersebut kosong setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Apa yang memicu munculnya isu perombakan kabinet di tengah masyarakat?

Isu mengenai reshuffle kabinet ini dipicu oleh turunnya angka elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dalam survei terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Hasil survei SMRC memperlihatkan bahwa dalam sembilan bulan terakhir, elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka mengalami penurunan dari 34,9 persen pada November 2026 menjadi 14,5 persen pada survei bulan Juli 2026. Sementara itu, pada periode waktu yang sama, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mengalami kenaikan dari 19,7 persen menjadi 35 persen.

Bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menurut survei tersebut?

Sejalan dengan tren penurunan angka elektabilitas, hasil survei SMRC juga menunjukkan adanya penurunan pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pada bulan November 2025, kepuasan publik terhadap kinerja presiden tercatat berada di angka 81,2 persen. Namun, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 51,1 persen pada bulan Juli 2026. Situasi inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi politik mengenai perlunya perombakan susunan menteri.

Baca Juga

Peran Kerja Sama Elite dalam Mencegah Kegagalan Negara Menurut Presiden Prabowo

Apa pandangan pengamat politik mengenai penurunan elektabilitas dan kepuasan publik ini?

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kabinetnya guna memperbaiki angka elektabilitas. Jamiluddin memperingatkan bahwa apabila penurunan elektabilitas ini terjadi secara konsisten, maka peluang Prabowo untuk terpilih kembali pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 akan menjadi relatif kecil. Oleh karena itu, ia mendesak agar presiden bersikap tegas dan berani melakukan reshuffle, khususnya untuk posisi menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum.

Bagaimana respons Istana terhadap hasil survei dan desakan untuk melakukan evaluasi kabinet?

Menanggapi hasil survei dan berbagai desakan yang ada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihaknya tidak merasa khawatir. Ia menegaskan bahwa sejak awal masa pemerintahan, selalu disampaikan bahwa mereka bekerja bukan dalam rangka mencari atau mengejar hasil survei. Pemerintah tetap berkeyakinan untuk terus menjalankan tugas serta fokus pada program-program yang telah dicanangkan untuk masyarakat tanpa terpengaruh oleh hasil jajak pendapat politik.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap