Purbaya Yudhi Sadewa Bantah Rumor Pencalonan Diri Sebagai Gubernur Bank Indonesia

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Purbaya, namanya memang kerap kali disebut-sebut dan dikaitkan dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kendati demikian, ia menyatakan dengan tegas bahwa kabar burung tersebut tidak pernah benar adanya. Purbaya menekankan bahwa tidak ada langkah atau pengajuan diri yang dilakukannya untuk menduduki posisi pimpinan tertinggi di Bank Indonesia tersebut. Ia pun menyatakan rasa syukurnya atas posisi dan jabatan yang diembannya saat ini sebagai Menteri Keuangan, seraya menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menjalankan tugas-tugas yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya. Baginya, posisinya saat ini sudah patut disyukuri tanpa harus mengincar jabatan lain.

Selain membantah rumor pencalonan dirinya dalam bursa Gubernur Bank Indonesia, Purbaya juga menanggapi pertanyaan media terkait isu lain yang berkembang, yakni mengenai wacana penempatan Bank Indonesia secara struktural di bawah kendali kementerian. Menurut pandangan Purbaya, wacana mengenai perubahan kedudukan struktural bank sentral tersebut masih terlalu dini untuk dibahas secara mendalam saat ini. Purbaya mempertanyakan asal-usul isu tersebut dan menyarankan agar semua pihak melihat perkembangan situasi terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan.

Baca Juga

Tawaran 36 Unit Lapis Baja AWAV dan Penguatan Pertahanan TNI di Balik Pertemuan Indonesia-Thailand

Ia menilai bahwa melakukan perubahan sistem kelembagaan di tengah situasi perekonomian saat ini merupakan langkah yang kurang baik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru. Purbaya menekankan bahwa prioritas utama yang jauh lebih mendesak untuk dilakukan oleh seluruh pihak saat ini adalah berfokus pada upaya perbaikan kinerja masing-masing lembaga secara kolektif. Dibandingkan sibuk merombak sistem yang sudah berjalan, perbaikan performa kerja dinilai akan memberikan dampak positif yang lebih nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Terkait dengan koordinasi antar-otoritas keuangan, Purbaya memaparkan bahwa saat ini kondisi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sudah berada dalam kondisi yang lebih solid. Ke depan, ia berharap agar seluruh kebijakan yang dilahirkan oleh KSSK dapat semakin sinergis dan terintegrasi dengan baik demi menjaga ketahanan ekonomi.

Di sisi lain, Purbaya juga menguraikan dinamika hubungan pengawasan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan bank sentral. Ia menjelaskan bahwa pihak legislatif memang harus memiliki kemampuan dan wewenang untuk memberikan peringatan kepada Bank Indonesia. Menurut penuturannya, selama ini pihak DPR menilai bahwa bank sentral terkesan tidak tersentuh oleh pengawasan luar. Purbaya menyampaikan pandangan dari anggota parlemen yang mempertanyakan mengapa bank sentral tidak bisa diberikan peringatan secara keras, padahal pejabat negara lainnya seperti Menteri Keuangan hingga Presiden sekalipun bisa mendapatkan peringatan keras dari DPR jika diperlukan.

Baca Juga

Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, Kuda Juara Nasional Bintang Permana Turut Menjadi Korban

Upaya penguatan pengawasan ini kini telah memiliki landasan hukum yang jelas menyusul disahkannya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada Juni 2026 lalu. Salah satu poin krusial dalam aturan baru tersebut adalah kewajiban bagi Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan dari DPR terkait anggaran tahunan serta perubahan anggaran tertentu. Ketentuan ini secara langsung memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja yang dimiliki oleh parlemen terhadap lembaga-lembaga keuangan strategis di Indonesia, termasuk bank sentral.

Dengan berlakunya revisi UU P2SK tersebut, DPR kini memegang kewenangan tambahan yang memungkinkannya untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap Bank Indonesia. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter serta pengelolaan anggarannya. Melalui pengawasan berkala yang lebih ketat dari parlemen, diharapkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia dapat berjalan lebih selaras demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta menjaga stabilitas sistem keuangan dari berbagai tantangan global di masa mendatang.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap