Panduan Aturan KUR di Bawah Rp100 Juta, Bebas Agunan Tambahan dan Biaya Perantara

Ketentuan mengenai pembebasan agunan tambahan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Merujuk pada pedoman tersebut, Riza Damanik menegaskan bahwa pinjaman KUR hingga batas Rp100 juta dibebaskan dari agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini berarti lembaga penyalur dilarang keras meminta jaminan ekstra di luar ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

Untuk memahami aturan ini dengan lebih jelas, masyarakat perlu mengetahui bahwa dalam pelaksanaan program KUR dikenal dua kategori agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok merupakan usaha atau objek yang dibiayai secara langsung melalui dana KUR, beserta kemampuan dari debitur itu sendiri untuk mengembalikan pinjaman. Sementara itu, agunan tambahan merujuk pada jaminan fisik di luar objek usaha, seperti sertifikat kepemilikan tanah, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB, maupun aset pribadi lainnya. Bagi calon debitur yang mengajukan pinjaman hingga Rp100 juta, mereka cukup menyerahkan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai tersebut tanpa perlu melampirkan aset pribadi sebagai jaminan tambahan.

Baca Juga

Cara Mendapatkan Diskon Sepeda dan Sepeda Listrik di Transmart Hari Ini

Kewajiban untuk menyertakan agunan tambahan secara umum hanya dapat diberlakukan bagi nasabah yang mengajukan pinjaman dengan nilai di atas Rp100 juta. Namun, terdapat pengecualian khusus untuk aturan ini. Kewajiban agunan tambahan untuk pinjaman di atas Rp100 juta tidak berlaku bagi petani tebu rakyat serta penerima KUR khusus di sektor pertanian yang telah menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin kredit. Di luar kelompok pengecualian tersebut, lembaga penyalur diperbolehkan meminta agunan tambahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Selain kepastian mengenai pembebasan agunan tambahan untuk plafon tertentu, pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan jasa perantara dalam proses pengajuan kredit ini. Seluruh tahapan pengurusan KUR dapat dilakukan secara mandiri oleh calon debitur langsung ke lembaga penyalur resmi. Masyarakat ditegaskan tidak perlu membayar biaya apa pun atau memberikan uang jasa dalam proses pengurusan pinjaman KUR. Hal ini ditekankan untuk menjaga agar bantuan permodalan dari pemerintah tetap efisien dan tepat sasaran tanpa membebani pelaku usaha dengan biaya yang tidak resmi.

Baca Juga

Pengunjung CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026 Incar Paket Umrah Akhir Tahun

Meskipun aturan telah ditetapkan secara jelas, Kementerian UMKM menyatakan masih menerima berbagai aduan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR di lapangan. Aduan yang masuk mencakup adanya permintaan agunan tambahan kepada para pemohon KUR mikro, serta adanya permintaan biaya jasa atau fee dalam proses pengurusan pinjaman. Untuk menjaga integritas program ini, Kementerian UMKM meminta masyarakat untuk aktif melaporkan setiap temuan penyimpangan, termasuk praktik percaloan, pungutan biaya, atau permintaan agunan tambahan yang tidak sesuai aturan.

Laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut dapat dikirimkan secara resmi melalui saluran SP4N-LAPOR! atau melalui surat elektronik ke alamat pengaduan.kur@kemenkopukm.go.id. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi kepada pihak lembaga penyalur apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap