Mentan Amran dan Organisasi Kepemudaan Sepakat Kawal Pemberantasan Penyelewengan Beras Fortifikasi

Beras fortifikasi pada dasarnya diciptakan khusus untuk masyarakat miskin guna membantu mencegah masalah kekerdilan atau stunting. Beras jenis ini telah diperkaya melalui penambahan vitamin dan mineral agar gizi masyarakat miskin dapat terpenuhi dengan baik. Namun, dalam perkembangannya di lapangan, ditemukan indikasi bahwa beras fortifikasi ini justru masuk ke pasar bebas dengan harga mencapai Rp42.000 per kilogram. Lonjakan harga yang sangat tinggi ini dinilai tidak masuk akal dan menyulitkan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi target utama penerima manfaat program bantuan gizi tersebut.

Dalam dialog yang berlangsung pada Minggu (2/8), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama para perwakilan pemuda menyatakan komitmen untuk menindak tegas pelaku penyimpangan. Mentan Amran menegaskan bahwa penyalahgunaan beras fortifikasi telah bergeser menjadi dugaan penipuan yang merampas hak masyarakat miskin. Ia juga menekankan bahwa langkah pemberantasan mafia pangan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi melindungi seluruh lapisan masyarakat. Arahan ini bertujuan untuk membenahi tata niaga pangan dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.

Baca Juga

Tanggapan Pemerintah dan Langkah Investigasi Pascakebakaran KMP Mutiara Sentosa di Perairan Madura

Modus penyelewengan yang terjadi di lapangan tergolong sangat merugikan. Salah satu temuan menunjukkan adanya beras medium yang harga normalnya berada di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun dijual kembali sebagai beras fortifikasi dengan harga melambung hingga Rp42.000 per kilogram. Selisih harga yang sangat besar ini dinilai langsung diambil dari hak rakyat kecil. Berdasarkan perhitungan sementara dari pemerintah, potensi kerugian masyarakat akibat adanya penyimpangan beras fortifikasi ini diperkirakan mencapai sekitar Rp71 triliun.

Tidak hanya terbatas pada beras fortifikasi, dugaan praktik serupa juga ditemukan pada sektor beras premium. Terdapat indikasi kuat adanya beras yang sebenarnya tidak memenuhi standar mutu kelayakan, tetapi tetap dipasarkan secara luas sebagai beras premium dengan harga jual yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengawasan pemerintah, potensi kerugian masyarakat akibat praktik manipulasi mutu beras premium ini mencapai angka yang sangat besar, yaitu diperkirakan sekitar Rp98 triliun. Praktik ini dianggap sama saja dengan mengambil hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kualitas pangan sesuai dengan harga yang dibayarkan.

Baca Juga

Investigasi Kebakaran KM Mutiara Sentosa dan Proses Evakuasi Penumpang di Perairan Madura

Untuk menekan angka kerugian tersebut dan menertibkan pasar secara menyeluruh, pengawasan kini telah diperluas secara signifikan. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Pemerintah juga telah mengambil sampel produk dari berbagai daerah untuk menguji kesesuaian mutu, kandungan gizi, legalitas, hingga harga jual. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri dilaporkan telah menetapkan 39 tersangka yang berasal dari 38 perkara terkait dugaan penyimpangan di sektor perberasan. Di tingkat daerah, Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto juga berjanji akan menuntaskan pengusutan kasus beras oplosan milik Bulog yang dijual dengan harga tinggi kepada masyarakat.

Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah ini mengalir deras dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang hadir. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago, menyatakan bahwa organisasinya siap mengawal langkah tegas yang diambil oleh Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia pangan yang merugikan rakyat. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ida Rahayu, anggota dari Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Sementara itu, Tommy Suswanto selaku Ketua IKA BEM Universitas Nasional menegaskan bahwa upaya pemberantasan mafia pangan ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi antara pemerintah dan pemuda dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap