Mengenal Program Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan Kebijakan Pendidikan Prasejahtera

Kebijakan mendasar di balik hadirnya Sekolah Rakyat lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi anak-anak terlantar. Kebijakan ini berpijak kuat pada landasan konstitusional negara, yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang secara tegas mengamanatkan bahwa fakir miskin beserta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Program ini dirancang agar anak-anak terlantar mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka tidak berujung menjadi pengemis atau pemulung di masa depan. Melalui pendidikan, negara bertanggung jawab untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, program ini secara spesifik menyasar anak-anak terlantar dari kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya mereka yang berada pada kelompok desil 1 dan 2.

Untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutan perlindungan bagi peserta didik, Sekolah Rakyat dirancang dan dibangun dengan mengusung konsep asrama. Melalui skema ini, seluruh biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Selain membebaskan biaya pendidikan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan fasilitas penunjang yang memadai serta tenaga pendidik terbaik bagi para siswa. Dari sisi tata kelola dan pembinaan, program Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab serta koordinasi Kementerian Sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pengasuhan serta pendidikan yang komprehensif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki masa depan yang lebih baik.

Baca Juga

Penyesuaian Operasional 13 Kereta Api Keberangkatan Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara

Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di lapangan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Pembangunan fisik Sekolah Rakyat yang terus dilanjutkan di berbagai daerah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mendapat tugas penting untuk mengoordinasikan pemerintah daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program. Salah satu bentuk dukungan utama yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan sekolah.

Dalam implementasinya, tidak semua daerah langsung merespons program ini dengan cepat. Di Provinsi Papua, pada tahap awal hanya terdapat tiga daerah yang secara proaktif menyambut baik dan menunjukkan kesiapan untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yaitu Jayapura, Sarmi, dan Biak. Kesiapan Kabupaten Biak Numfor tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah setempat dalam menyiapkan lahan pembangunan. Kehadiran fasilitas pendidikan di Biak Numfor ini melanjutkan langkah besar pemerintah, di mana sebelumnya Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada bulan Januari 2026. Menteri Dalam Negeri pun mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk turut mendukung program strategis ini demi memperluas akses pendidikan.

Baca Juga

Langkah Melestarikan Kebaya Sebagai Identitas Budaya Jakarta

Acara peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Biak Numfor ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari tingkat pusat maupun daerah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tri Tito Karnavian. Selain itu, jajaran pejabat daerah yang mendampingi meliputi Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra beserta istri, serta Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Biak Numfor juga terpantau hadir, menegaskan sinergi dan keseriusan semua pihak dalam menyukseskan pembangunan sarana pendidikan prioritas bagi masyarakat prasejahtera.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap